SeRiau- Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD Kota Pekanbaru, meminta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menetapkan Kartu Inventaris Barang (KIB) 17 mobil dinas anggota dewan yang sudah diserahkan ke Pemerintah Kota Pekanbaru.

Pasalnya, meski belasan mobil dinas wakil rakyat itu sudah diserahkan dan kini dipinjamvpakai oleh pejabat di lingkungan pemko, namun KIB sebagai dasar pengajuan anggaran bahan bakar minyak (BBM) masih tercatat di Setwan.

"Kan kasihan yang makainya, karena biaya operasional mobil tersebut di kita, sementara yang makai OPD (Organisasi Perangkat Daerah)," ungkap Plt Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kota Pekanbaru, Alek Kurniawan, M.Si, beberapa waktu lalu.

"Untuk itu, kita berharap kepada Pemerintah Kota, dalam hal ini BPKAD menetapkan KIB pengguna mobil dinas tersebut," sebut mantan Kepala Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru ini.

Penerbitan KIB, terang Alek, juga guna memastikan tak ada penyalahgunaan anggaran untuk biaya operasional belasan mobil dinas itu di tiap OPD yang meminjam pakai.

"Karena bagaimana bisa dianggarkan biaya BBM nya, sedangkan KIB nya di kita. Ini saya sampaikan karena saya sayang sama kawan-kawan (pejabat) yang saat ini meminjam pakai.

Jangan pula sampai ada temuan akibat OPD bersangkutan mengalokasikan anggaran untuk operasional mobil dinas tersebut," ucapnya.

Di samping itu, sambung Alek, penetapan KIB belasan mobil dinas itu juga diperlukan untuk penertiban aset Pemko Pekanbaru. "Karena fisiknya tidak ada sama kami lagi," tutup mantan Plt Kepala BPKAD Pekanbaru ini.

Informasi yang didapat, kini belasan mobil dinas wakil rakyat itu ada yang dipinjampakai oleh pejabat di Dinas Perhubungan, DPM-PTSP, Dinas Kominfo, Inspektorat, Pemadam Kebakaran, kecamatan, dan sejumlah organisasi non pemerintah. ( Sumber : Pekanbaru.go.id)